PACITAN TERKINI || Pakar Kebijakan Publik dan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengusulkan agar Prabowo menilai kinerja kabinetnya dengan objektif. Ia menyarankan adanya reshuffle terhadap menteri-menteri yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan presiden dan justru memicu kegaduhan.
Jerry menyatakan, menteri-menteri yang tidak menunjukkan hasil memuaskan perlu diganti karena dapat menghambat jalannya pemerintahan. Terlebih lagi, menteri yang hanya berbicara tanpa aksi (NATO - No Action Talk Only) perlu dipulangkan.
Dia juga mengkritik Menteri Keuangan yang menurutnya minim ide dan gagasan dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Menurut Jerry, strategi saat ini hanya terbatas pada pajak dan utang dari IMF atau Bank Dunia tanpa adanya inovasi kreatif.
Sebagai solusi, Jerry menyarankan untuk memajaki perusahaan-perusahaan tambang untuk menambah devisa negara. Ia mengingatkan kembali pola kebijakan ekonomi mendiang Presiden Soeharto, yang memprioritaskan pajak dari sektor sumber daya alam (80%) dan sisanya dari pajak lain seperti PBB, bea materai, dan PPNBM.
Selain itu, Jerry menyoroti besarnya kabinet saat ini yang justru menjadi beban jika para menterinya tidak menghasilkan kinerja yang memadai. Menurutnya, hanya segelintir menteri yang memiliki kinerja baik, sementara yang lain lebih fokus menambah anggaran tanpa mencari solusi penghematan.
Jerry juga menilai bahwa tim ekonomi Prabowo-Gibran belum memiliki strategi besar yang jelas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Saat ini, Indonesia tertinggal dari Vietnam dan Malaysia dalam hal pertumbuhan ekonomi, dengan Vietnam tumbuh 7,09% dan Filipina 6,3% pada tahun 2024, sementara Indonesia stagnan di 5,1%.
Ia juga mencatat bahwa nilai tukar rupiah melemah hingga Rp16.400 per dolar, menjadikannya salah satu yang terburuk di dunia. Jerry menyarankan agar optimalisasi pajak kendaraan dan penerapan e-ticket serta e-tilang diaktifkan kembali. Dengan jumlah kendaraan yang besar, potensi pendapatan pajak bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
