PRABANGKARANEWS.NET || PALEMBANG
- Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Gubernur Herman agar
menindaklanjuti beberapa aspirasi yang masuk ke DPD RI. Terutama masih
adanya Perda (peraturan daerah) yang menghambat aktivitas ekonomi dan
juga masih adanya potensi konflik lahan dan masalah gambut di Sumsel.
“Kami
mendapat laporan bahwa Pak Gubernur tidak bersedia melaksanakan putusan
uji materil oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah dan putusan
PTUN. Ini tentu preseden yang tidak baik bagi dunia usaha dan investasi.
Tetapi saya juga menanyakan, karena yang tanda tangan surat penolakan
terhadap putusan pengadilan itu bukan Pak Gubernur, tetapi Plt. Asisten
Pemerintah dan Kesra,” urai Senator asal Aceh tersebut.
Ditambahkan
Fachrul Razi, jangan sampai Gubernur terjerumus dalam pelanggaran hukum
karena bawahan yang ceroboh dalam membuat kebijakan. Termasuk kebijakan
diskresi atau pengecualian terhadap Perda yang dikeluarkan dinas-dinas
di Pemprov Sumsel. “Saya mendapat laporan juga, ada diskresi yang
dikeluarkan Dinas Perhubungan, ada juga dari Dinas Penanaman Modal,”
tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla, mengatakan
pandemi Covid-19 dan dampak ikutannya terhadap pelambatan ekonomi dan
potensi resesi ekonomi menjadi perhatian khusus Ketua DPD RI
AA
LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan menjaga kondisi perekonomian di
daerah, pihaknya meminta semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk
memangkas semua hambatan ekonomi dan fokus kepada kemudahan berusaha.
Demikian disampaikan LaNyalla dalam rapat kerja bersama Gubernur
Sumatera Selatan Herman Deru, di Griya Agung, Palembang, Senin
(21/9/2020).
Penegasan tersebut karena DPD RI memang punya
komitmen untuk membuat daerah sebagai kekuatan ekonomi yang merata.
Karena tambahnya, jika daerah maju dan makmur, maka Indonesia juga akan
maju dan makmur. Begitu pula sebaliknya. Sebab, wajah Indonesia adalah
wajah dari 34 provinsi.
“Saking pentingnya kemudahan berusaha
atau ease of doing business ini, sampai Presiden Joko Widodo
mengeluarkan Instruksi Presiden No.7 tahun 2019 tentang kemudahan
berusaha. Karena Indonesia di ASEAN, masih di bawah Singapura, Malaysia,
Thailand, Brunei dan Vietnam. Apalagi di tingkat dunia. Kita di posisi
73,” tukasnya.
Sekali lagi, ujarnya, meningkatkan kemudahan
berusaha di tengah krisis ekonomi akan sangat menolong, untuk
menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Karena dengan investasi dan
aktivitas ekonomi yang berjalan, rakyat dapat terlibat dan memperoleh
manfaat.
Atas beberapa saran dan aspirasi yang disampaikan
sejumlah Senator, Gubernur Herman mengaku senang dan berterima kasih.
Karena perhatian dan keberpihakan DPD kepada daerah memang sangat
dirasakan di periode saat ini. “Semua yang menjadi masukan dan arahan
akan kami perhatikan. Karena kemajuan Sumsel adalah kemajuan kita
bersama,” pungkas Herman Deru.
Sementara itu, terkait rencana
even Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang akan dihelat pada Agustus 2021
mendatang di Palembang dan Bangka Belitung, Ketua Komite III DPD RI
Sylviana Murni meminta agar Pemprov Sumsel mulai merencanakan perbaikan
beberapa venue yang ada di komplek Jakabaring.
Hadir dalam raker
tersebut jajaran Forkompimda, mulai dari ketua DPRD, Kapolda hingga
Danrem dan jajaran SKPD Pemprov Sumsel. Sementara dari DPD RI hadir juga
Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Senator asal Sumsel
Jyalika Maharani, Bustami Zainuddin (Lampung), Ria Mayang Sari (Jambi),
dan Senator asal Bangka Belitung Alexander Fransiscus. (*)
